Keluh Sapi dan Animal Welfare

Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang memiliki ukuran tubuh, berat badan, dan kekuatan yang besar serta mempunyai tanduk yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan di sekitar hewan tersebut. Sapi juga mempunyai sifat alami untuk melindungi dirinya dari gangguan makhluk lain yaitu menanduk dan menyepak. Kondisi sapi yang sedemikian rupa mengharuskan kita untuk menguasai suatu tekhnik dan ketrampilan khusus untuk mengendalikan (handling) agar manusia dan lingkungan disekitar sapi bisa aman.

Tekhnik yang biasa digunakan dalam pengendalian (handling) sapi di Indonesia adalah tekhnik keluh. Tekhnik keluh pada sapi adalah sebuah tekhnik pengendalian dengan cara memasangkan tali telusuk menembus sekat hidung dan disimpulkan di kepala sapi.  Tekhnik ini memerlukan ketrampilan karena dalam proses pengeluhan dapat memungkinkan terjadinya luka/iritasi pada septum nasi yang dapat menyebabkan infeksi.

Pada awal juni 2011 pemerintah Australia melakukan pelarangan ekspor sapi hidup ke Indonesia, setelah didesak oleh warganya karena isu Animal Welfare. Sapi Brahman Cross di negara asalnya (Australia) dipelihara dengan manajemen peternakan lepas (grazing) pada padang pengembalaan yang sangat luas dengan kawanan berjumlah besar dengan sistem perkawinan silang secara alami, dan dukungan pakan hijauan maupun penguat, yang secara kuantitatif maupun kualitatif mencukupi. Setelah mengalami proses adaptasi minimal selama tiga bulan di feed loter, sapi tersebut dibagikan pada masyarakat dalam keadaan bunting dan masih dalam temperamen yang agak liar.

Pengeluhan pada sapi sebenarnya melanggar lima azas kebebasan hewan yakni dalam azas bebas dalam mengekspresikan hidup alami dan bebas dari rasa ketidaknyamanan. Kondisi peternakan di Indonesia yang masih tradisional tidak memungkinkan sapi dibiarkan bebas dikarenakan terbatasnya lahan yang dimiliki peternak sehingga peternak menggunakan teknik keluh untuk mengendalikan sapi peliharaanya. Pengeluhan sapi di Indonesia dianggap suatu hal yng lumrah dan diperbolehkan oleh pemerintah dikarenakan kondisi peternakanan tradisional masyarakat Indonesia.